Kantor Distrik Yongsan Sangkal Kabar T.O.P BIGBANG Dapatkan Perlakuan Khusus

Menyusul dugaan bahwa T.O.P BIGBANG mendapatkan khusus selama wajib militer, kantor distrik Yongsan dimana T.O.P menjalankan tugas di bagian pelayanan masyarakat, menyangkal secara resmi kabar tersebut.

MBC dalam acara Newsdesk melaporkan bahwa T.O.P BIGBANG mendapatkan perlakuan khusus dengan mendapatkan hari cuti sakit yang lebih banyak dari orang lain. Menurut laporan tersebut, T.O.P mendapatkan izin cuti tersebut namun tidak ditemukan laporan medis yang harus diberikan untuk menjelaskan sakit apa yang menyebabkan dia harus cuti.

Bacaan Lainnya

YG Entertainment pada waktu itu telah merespon dengan menyuruh wartawan bertanya langsung kepada kantor distrik Yongsan.

Sumber dari kantor distrik Yongsan lalu merespon hal ini dengan mengatakan, “Apabila seorang pekerja layanan publik ingin meminta cuti sakit selama 4 hari berturut-turut di hari kerja, dia harus memberikan dokumen mengenai diagnosis dokter. Namun, T.O.P tidak pernah mengambil cuti 4 hari berturut-turut di hari kerja. Dia tidak harus memberikan dokumen tersebut karena cuti 4 hari yang dia ambil termasuk akhir minggu.”

Dia melanjutkan, “Namun jika seorang pekerja ingin mengambil cuti 3 hari atau kurang di hari kerja sebagai hari sakit, dia harus memberikan konfirmasi perawatan, resep, dan catatan dokter. Sebagai tambahan, jika ia menerima perawatan namun kondisinya tidak menjadi lebih baik, dia harus mengambil cuti sakit tanpa harus pergi ke rumah sakit. Dia mungkin saja mengambil cuti sakit apabila mendapat izin dari kepala departemen”.

Catatan dokter hanya berisikan opini medis dan berbeda dengan meminta dokumen resmi dari diagnosis dokter.

Sumber tersebut menambahkan, “Setelah mengecek tanggal cuti sakit T.O.P, kami menemukan bahwa dia telah memberikan semua dokumen yang dibutuhkan untuk membuktikan validitas alasannya mengambil cuti sakit. Terlebih lagi, dia diberikan 30 hari cuti sakit sampai dia menyelesaikan pelayanannya dan ada alasan kenapa seseorang dengan masalah kesehatan diberi pekerjaan sebagai pekerja layanan publik.”

Sumber tersebut mengakhiri dengan mengatakan, “Media mengajukan pertanyaan dan melaporkan tanpa sepenuhnya memahami peraturan yang ada.”